MANADO, Onesiaa.com – Sarasehan Kebangsaan yang digelar Senator Stefanus BAN Liow dengan membahas Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), bertempat di Kantor DPD RI Sulawesi Utara (Sulut), Senin (9/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan perspektif kelembagaan dan akademisi untuk membedah posisi MPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kegiatan ini mengusung tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Stefanus BAN Liow yang merupakan anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI menjelaskan, pemahaman masyarakat mengenai MPR perlu terus diperkuat, terutama menyangkut perubahan kewenangan lembaga tersebut setelah reformasi.
Menurutnya, MPR yang kini beranggotakan 732 orang dari unsur DPR RI dan DPD RI memiliki kedudukan sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya. Kondisi ini berbeda dengan sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru ketika MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar tetap memiliki batasan berdasarkan konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 serta mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Ketika reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih secara langsung Presiden atau menyusun amandemen. Tetapi MPR RI kedudukannya saat ini sama dengan tujuh lembaga negara lainnya,” ungkap Stefanus.
Selain kewenangan terkait konstitusi, MPR memiliki tugas melantik Presiden dan Wakil Presiden serta menyosialisasikan ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan.
Dalam sarasehan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga bagaimana MPR menjalankan perannya dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat.
Jalannya diskusi dipandu wartawan senior Deasy Holung. Sementara itu, perspektif akademis disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang hadir sebagai narasumber.
Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperluas pengetahuan masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan sekaligus mendorong pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab MPR dalam menjaga konstitusi, persatuan bangsa dan kedaulatan rakyat. (*)
