MANADO, Onesiaa.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Manado menggandeng Bea Cukai Kota Manado menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Rokok yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (12/11/2026).
Dalam acara tersebut, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, dr Steaven Dandel MSi didampingi, Kepala Satpol PP Manado, Drs Novli Siwi MSi dan Sekretaris, Christian Salindeho dan dihadiri Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Manado, Merry Lotong Sembe ST, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Manado, Andry Susanto membuka kegiatan yang diikuti oleh, para pelaku usaha dan media di Kota Manado.
Mengusung semangat Bersama Wujudkan Indonesia Bebas Rokok Ilegal, kegiatan ini menyoroti betapa krusialnya pengawasan cukai rokok demi menekan kerugian negara dan dampak buruk kesehatan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Sekda Dandel menegaskan, bahwa apa yang disampaikan adalah murni fakta ilmiah dan data nyata di lapangan. Ia lantas menceritakan sejarah studi kesehatan besar di Inggris yang dimulai sejak tahun 1950. Penelitian jangka panjang tersebut melibatkan sekitar 34.000 dokter laki-laki untuk memantau perjalanan kesehatan mereka yang dikaitkan dengan kebiasaan merokok.
“Hasilnya mengejutkan. Dokter laki-laki yang merokok memiliki probabilitas terkena serangan jantung dan meninggal akibat penyakit jantung 25 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tidak merokok,” kata Dandel Steaven.
Menurutnya, riset-riset lanjutan di berbagai belahan dunia dengan skala jutaan orang pun selalu konsisten menunjukkan hasil yang sama: rokok secara signifikan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius.
“Ibarat Timpang: Cukai Masuk, Tapi Kerugian Kesehatan Ditanggung Bersama”
dr. Steaven juga menyoroti bagaimana peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada defisit anggaran negara, khususnya dalam sektor kesehatan.
Beban BPJS yang Membengkak: Sebagian besar pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat rokok (seperti stroke, serangan jantung, dan kanker) ditanggung oleh masyarakat melalui iuran BPJS Kesehatan.
Defisit Anggaran RSUD Manado: Ia mencontohkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Manado saja mengalami keterlambatan pembayaran klaim BPJS hingga miliaran rupiah akibat defisit anggaran. Salah satu pemicunya adalah beban pembiayaan medis dari penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tidak sebanding dengan pendapatan cukai yang masuk.
Aturan Ketat Pemanfaatan Dana: Saat ini, regulasi mewajibkan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sekitar 37,5% dialokasikan untuk membayar iuran BPJS.
“Jadi ada balance. Kerugian negara karena bayar layanan kesehatan akibat rokok sebagian ditanggung oleh cukai rokok. Kalau tidak, pendapatan negara akan semakin tergerus untuk membiayai penyakit-penyakit tersebut,” jelasnya.
Tantangan Rokok Ilegal dan Kerugian Triliunan Rupiah
Di tengah upaya memperketat regulasi harga dan cukai rokok resmi, tantangan baru muncul dengan maraknya peredaran rokok ilegal (rokok yang diproduksi tetapi tidak dilekati pita cukai).
Steaven mengungkapkan bahwa setiap tahunnya negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah akibat rokok ilegal yang tidak membayarkan cukai kepada negara.
Ketika harga rokok legal semakin mahal akibat pajak dan cukai yang tinggi, para perokok dari kalangan tertentu justru beralih mencari celah pada produk rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah tanpa pita cukai.
Oleh karena itu, melalui Bimtek dan Sosialisasi ini, Pemkot Manado mengajak seluruh stakeholder, pelaku usaha, hingga distributor rokok di tingkat warung dan toko kecil untuk bersama-sama membangun sistem pengawasan yang efektif.
“Mari kita bersama-sama mengawasi peredaran rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya di lapangan,” ajak Steaven menutup sesinya. (*)
