MANADO, Onesiaa.com – Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut menggelar Nobar (Nonton Bareng) Filem Dokumenter, “Pesta BABI” yang bertempat di Sekretariat Bersama Malalayang Timur, Kota Manado, Kamis (30/4/2026).
Film dokumenter karya Dhandy Dwi Laksono bersama kawan – kawannya di Watchdock ini menuai empati dari bebagai kalangan yang ingin menontonnya, seperti WALHI Sulut, Ormas Oi Manado, LBH Manado, Kelompok Pecinta Alam di Manado.
Makin menarik, Nobar tersebut menghadirkan pemantik seperti Ketua SIEJ Sulut , Finda Muhtar, melalui Sekretarisnya, Kifly Madina, Ketua PH AMAN Sulut, Kharisma Kurama dan Koordinator Pendidikan AJI Manado, Meikel Pontolondo.
Kifly, pada kesempatan itu, mencoba memberikan pandangannya, bahwa film Dokumenter Pesta Babi ini benar – benar memperlihatkan kondisi hari ini yang terjadi di Papua Selatan.
“Kita melihat bahwa masyarakat Papua dengan ruang hidupnya dirampas oleh kebijakan pemerintahan, di mana hutan ditebang, bahkan dipaksa untuk keluar dari tanahnya sendiri,” terangnya.
Melihat dari kondisi ini, bahwa SIEJ Sulut, ke depannya akan terus berkomitmen untuk ikut berjuang menjaga lingkungan di Sulut, yang mungkin, apa yang terjadi di Papua, bisa menjadi cerminan bagi Sulut sendiri.
Begitupun dengan pemantik kedua, Kharisma, bahwa peristiwa yang terjadi di Papua secara teknis, coba direfleksikan dan dicerna dengan kondisi yang relevan di Provinsi Sulut.
“Seperti yang kami telusuri hari ini bahwa Bolaang Mongondow akan menjadi tempat pengadaan Mega proyek, satunya tambang, kedua proyek pangan. Ini baru Informasi, akan ada sekitar 50 ribu hektare lahan cetak Sawa baru yang akan dilaksanakan di Sulut. Masyarakat bisa saja berasumsi, karena pemerintah tidak pernah membuka Perda rencana tata ruang (RT/RW),” ungkap Kharisma.
Lanjut Kharisma, ketika RT/RW tidak pernah diperlihatkan ke publik, maka cerita itu pun muncul dipermukaan pada masyarakat Bolang Mongondow.
“Sedangkan Bolaang Mongondow itu mendapatkan jatah setengah, kurang lebih 25 ribu hektare, kedua di sana itu menjadi salah satu target WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan konsesi tambang lainnya,” tuturnya.
Bahkan, kata dia, saat di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diduga akan dibangun 14 ribu hektare lahan militer bataliyon tempur di hutan adat suntuk.
“Di dalam 14 ribu hektare itu ada 2 blok tambang WPR. Tidak ada yang tahu soal kebenaran ini, tapi Informasi ini beredar kepada masyarakat. Kenapa ? karena pemerintah tidak pernah bersuara, kedua tidak membuka dokumen ke publik berupa perda RT/RW, supaya masyarakat tahu apa yang akan mereka buat di sana,” jelasnya.
Beberapa bulan yang lalu, di mana AMAN bersama jaringan WALHI dn LBH Manado melakukan penolakan terhadap Perda RT/RW.
“Alasannya sederhana karena kami tidak percaya dengan satu dokumen yang akan menjadi dokumen pembangunan di Sulut selama 20 tahun ke depan, kemudian dibuat secara diam – diam dan kami tidak punya hak untuk mengetahui itu. Lewat draf – draf yang bocor, AMAN harus bersuara, karena hanya satu istilah masyarakat adat yang disematkan dalam perda itu, itu pun hanya pengertiannya, lebih dari itu tidak ada, ” terangnya.
Artinya, tambah Kharisma, pemerintah sudah tidak mau mengakui adanya masyarakat adat di Sulut. Pertanyaan-nya soal tambang tadi.”
“Di beberapa kesempatan kami dibenturkan dengan penambang rakyat, seolah – olah kami ini total menolak tambang. Ok, industri ekstraktif tidak ada yang bersih, namanya industri tambang tetap kotor, tapi apakah WPR ini dapat dipastikan berpihak kepada masyarakat. Apakah yakin blok tambang ini sekitar hampir 60 blok dikelolah orang Bintauna, apakah dikelolah orang Mitra di Ratatotok. Jangan harap mengurus tambang ini, seperti mengurus SKCK, ” tambah dia.
Mengurus tambang itu, sekalipun itu WPR, namun punya administrasi yang panjang, rumit, dan tidak murah. “Artinya, apakah betul kebijakan WPR itu akan diperuntukkan ke rakyat, sehingga ada narasi dibangun oleh pihak kekuasaan melalui juru bicaranya itu dengan membenturkan masyarakat sipil dengan penambang rakyat. ”
“Ada banyak sahabat saya di tambang rakyat. Mereka mengadaikan hidupnya setiap malam hanya untuk menjaga kepentingan para pemodal, kenapa bukan mereka yang memiliki lahan itu sebagai masyarakat adat, sebagai masyarakat mitra misalnya. Kenapa harus pemodal, kenapa harus politisi yang mengelola itu, artinya flim tadi berpesan, apa yang sedang digaungkan negara hari ini, bahwa seolah – olah berpihak kepada masyarakat dengan membuat pangan, proyek tambang, itu semua proyek manipulatif, yang juga terjadi di Papua bahkan di Sulut, ” Imbuhnya.
Sedangkan Meikel, melihat film tersebut dari prespektif AJI Manado, bahwa program pemerintah dari era Presiden Jokowi hingga Prabowo, berupa IKN, food estate, PSN, MBG hingga Koperasi Merah Putih saat ini tidak pernah tersentuh pihak hukum, berupa KPK maupun Kejakasaan Agung.
“Sudah sangat kelihatan bahwa di dalam film tersebut, ada persoalan pelanggaran HAM, kerusakan Ekologis, perampasan ruangan hidup masyarakat adat di Papua. Hal ini mencerminkan negara kita sedang tidak baik – baik, namun selalu ditutupi untuk kepentingan Kapitalisme, ” terang Meikel.
Tambah Meikel, kehadiran teman – teman hari ini menunjukkan rasa empati dengan kejadian yang ada di Papua hari ini, kiranya ini dapat membangun kesadaran kolektif dan kolaboratif ke depannya, bahwa musuh bersama saat ini sedang, dan bahkan sudah perlahan – lahan mulai gerakannya di Sulut.
“Kita bisa bayangkan sebanyak 107.039 masyarakat Papua sedang mengungsi karena ruang hidupnya dirampas dengan 2,5 juta hektare hutan dibabat habis dengan dalil ketahanan pangan dan energi. Kalimat merdeka belum dirasakan oleh masyarakat pribumi Papua, bahkan negara sendiri yang menjadi penjajah. Untuk itu mari bersolidaritas untuk terus menjaga, merawat, dan ikut berjuang dalam menjaga ruang hidup yang ada di daerah kita tercinta, yakni Sulut, ” pungkasnya. (*).
