MANADO, Onesiaa.com – Kota Manado harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal transparansi dan akurasi penyaluran bantuan. Dimana, pemerintah pusat telah menunjuk Kota Manado sebagai satu dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjalankan program percepatan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini, dikatakan Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang.
“Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus sukseskan. Saya berharap digitalisasi ini menjadikan Manado sebagai barometer bagi Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara dalam pengelolaan bansos yang tepat sasaran,” kata Wawali Richard saat rapat koordinasi strategis diruang kerjanya bersama tiga instansi kunci, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Sosial (Dinsos) Manado, Kamis (5/2/2026).
Sinergi Lintas Sektor: Validasi NIK Jadi Kunci Perubahan besar dalam sistem ini terletak pada integrasi data yang jauh lebih ketat. Disdukcapil Kota Manado akan mengambil peran krusial sebagai garda terdepan dalam validasi NIK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar berbasis data kependudukan yang sah dan tunggal.
Selain validasi, Disdukcapil juga akan membuka layanan pengaduan khusus untuk verifikasi data kependudukan bagi warga yang mengalami kendala administratif saat mengajukan bantuan.
Sementara itu, Dinas Sosial akan fokus pada penentuan kriteria teknis pendataan masyarakat agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, Dinas Kominfo bertanggung jawab penuh dalam orkestrasi publikasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami alur baru pendaftaran bansos secara digital ini.
Libatkan Kepala Lingkungan dan ASN Guna memastikan data yang diambil akurat hingga ke level terbawah, Pemerintah Kota Manado akan mengerahkan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan menjadi motor penggerak di lapangan untuk mendampingi warga dalam proses transisi digital ini.
“Nantinya akan dibuka posko-posko khusus pendataan digitalisasi bansos. Kita tidak ingin ada warga yang berhak namun tertinggal hanya karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN untuk membantu warga mendaftar,” tambah Wawali dalam rapat tersebut.
Dengan sistem digitalisasi ini, celah manipulasi data atau bantuan yang tidak tepat sasaran diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. (*)
