MANADO, Onesiaa.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Bapenda Kota Manado menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado dan Launching Pelayanan Digital PBB yang dibuka langsung Wali Kota Manado, Andrei Angouw yang bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Pada Rakor tersebut, turut mendampingi Wali Kota Andrei Angouw, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Kaban Bapenda Manado, Jefry Mondong, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), June E Silangen SE Ak MM, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang membawahi wilayah Manado Ni Made Ayu Mulidyawati, SS., MA., AAAIK, CHRP sebagai pemateri.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Andrei Angouw menekankan pentingnya garis komando serta hirarki kepemimpinan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wali Kota mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota hingga tingkat bawah untuk memiliki semangat kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Presiden membagi tugas kepada Gubernur, dan Gubernur membagi tugas ke Wali Kota maupun Bupati terus ke Camat, Lurah sampai Ketua Lingkungan. Prinsip dasarnya kita ini satu kesatuan, bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan bagian dari Pemerintah Pusat,” kata Wali Kota Andrei.
Wali Kota memberikan arahan kepada jajaran pejabat kewilayahan yang hadir, mulai dari 11 camat, 87 lurah, hingga 504 ketua lingkungan se-Kota Manado. Menurutnya, ketua lingkungan merupakan ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Wali Kota juga menyoroti sinergi Pajak dan Pengentasan Kemiskinan. Terkait upaya peningkatan pendapatan daerah, Andrei meminta seluruh jajaran untuk mendukung penuh program optimalisasi pajak, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari pemerintah provinsi.
“Hasil dari penerimaan pajak tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur pemukiman, seperti per perbaikan jalan paving, drainase (got), hingga pembuatan talud,” ujarnya.
Selain fokus pada penerimaan daerah dan digitalisasi PBB, Wali Kota juga memberikan penekanan terkait penanganan warga miskin ekstrem dan rentan. Ia mengingatkan para pejabat wilayah agar bersikap objektif dan tidak memanfaatkan program bantuan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Kalau ada keluarga sendiri, urus dulu secara pribadi, jangan langsung dilempar ke sistem bantuan pemerintah. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan objektif tanpa ada bias,” pungkasnya.
Melalui peluncuran Pelayanan Digital PBB ini, Pemkot Manado berharap kemudahan transaksi dan transparansi tata kelola perpajakan semakin meningkat, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.
Diketahui Rakor tersebut turut dihadiri para Camat, Lurah, dan Ketua Lingkungan se-Kota Manado. (*)
